Evaluasi Bantuan Bibit Perkebunan di Tidore Kepulauan: Antara Harapan dan Tantangan
Sektor perkebunan memegang peran penting dalam perekonomian lokal Kota Tidore Kepulauan. Di banyak kecamatan, masyarakat menggantungkan hidupnya pada hasil kebun seperti kelapa, pala, dan cengkeh. Untuk mendorong produktivitas, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan bibit perkebunan melalui kelompok tani (Gapoktan). Namun, meski program ini dinilai tepat sasaran, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala serius.
Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya bimbingan teknis dan pengawasan pascabantuan. Banyak petani tidak menanam bibit sesuai harapan karena tidak mendapatkan pendampingan dalam hal teknik budidaya, pemupukan, atau perlindungan tanaman. Sebagian besar penerima bantuan akhirnya kembali menggunakan metode tradisional seperti tebas dan tanam, tanpa perawatan lanjutan yang memadai.
Keterbatasan Sarana, Pola Tanam, dan Distribusi
Dari sisi budidaya, petani di Kecamatan menerapkan pola tanam monokultur dan polikultur. Petani memang menerapkan polikultur untuk mendiversifikasi hasil, tetapi mereka belum memperoleh hasil optimal karena tidak mendapat dukungan alat pertanian dan teknologi pengendalian hama. Kondisi ini semakin buruk karena pemerintah belum memberikan akses memadai terhadap sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan yang seharusnya menyertai program bantuan bibit.
Distribusi dan pemasaran juga menjadi hambatan tersendiri. Produk utama seperti kopra memiliki potensi pasar luas, namun keterbatasan infrastruktur dan biaya logistik yang tinggi membuat pendapatan petani tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Dalam banyak kasus, petani bergantung pada pengusaha lokal yang membeli hasil panen di bawah harga pasar karena tidak adanya akses langsung ke pasar yang lebih besar.
Peran Gapoktan dan Pemerintah Daerah Belum Optimal
Gapoktan sebagai wadah kolektif petani memiliki potensi besar untuk meningkatkan koordinasi dan akses informasi. Namun, banyak Gapoktan di Tidore Kepulauan belum didukung oleh infrastruktur, pelatihan, dan teknologi yang cukup. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran Gapoktan agar dapat menjadi mitra aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pertanian.
Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah keterbatasan anggaran, kurangnya integrasi antarinstansi, dan masih lemahnya perencanaan jangka panjang di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan berbasis data dan pendekatan partisipatif agar setiap bantuan benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani.
Mendorong Perubahan Melalui Strategi Terpadu
Pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan menyeluruh agar program bantuan bibit memberikan dampak nyata. Mereka harus meningkatkan bimbingan teknis dan pengawasan lapangan, menyediakan sarana pertanian pendukung, serta memperluas akses pasar bagi petani. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong keterlibatan investasi swasta di sektor perkebunan untuk memperpendek rantai distribusi dan memperkuat nilai tambah produk lokal.
Dengan implementasi yang konsisten dan melibatkan berbagai pihak, sektor perkebunan di Tidore Kepulauan berpotensi menjadi salah satu pilar utama ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Kamu sedang mengkaji isu-isu strategis seputar kebijakan pertanian, pembangunan desa, atau ketahanan pangan?
IDSCIPUB hadir sebagai mitra publikasi ilmiah terpercaya untuk membantumu menyebarluaskan hasil penelitian dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi.
Source : https://ilomata.org/index.php/ijss/article/view/873
