Konsistensi Indonesia Dukung Palestina
Isu Palestina terus menjadi perhatian utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia, tidak hanya karena alasan politik, tetapi juga karena nilai konstitusi dan semangat kemanusiaan yang telah tertanam kuat sejak awal kemerdekaan. Artikel ini membahas bagaimana dukungan Indonesia untuk Palestina tetap konsisten lintas rezim, dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk peran strategis Indonesia di Dewan Keamanan PBB.
Landasan Kuat Dukungan Indonesia
Indonesia secara tegas memosisikan diri dukung Palestina secara tegas memosisikan diri sebagai pendukung berdasarkan mandat Pembukaan UUD 1945 yang menyerukan perdamaian dan keadilan bagi seluruh bangsa. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, komitmen ini bukan sekadar diplomasi simbolik, melainkan aksi nyata di panggung internasional.
Pemerintah Indonesia telah memanfaatkan keanggotaan tidak tetap di Dewan Keamanan PBB pada empat periode (1973–1974, 1995–1996, 2007–2008, dan 2019–2020) untuk secara aktif menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Era SBY: Diplomasi Lunak dan Prinsip “Seribu Teman, Nol Musuh”
Selama masa pemerintahan SBY (2004–2009), Indonesia mengedepankan diplomasi lunak (soft power) yang outward-looking. SBY menjadikan isu Palestina sebagai salah satu prioritas diplomatik dengan pendekatan persuasif melalui forum-forum internasional, termasuk PBB dan OKI. Strategi “seribu teman, nol musuh” menjadi simbol dari upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara damai dan diplomatis.
Era Jokowi: Fokus Domestik dengan Konsistensi Global
Presiden Joko Widodo memprioritaskan isu-isu nasional melalui gaya diplomasi inward-looking yang lebih berfokus ke dalam negeri. Namun, Jokowi tetap menjaga konsistensi dukungan terhadap Palestina. Dalam berbagai forum, seperti KTT OKI dan sidang umum PBB, Jokowi menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina adalah mandat konstitusi dan prinsip moral Indonesia. Jokowi menekankan pendekatan diplomasi selektif yang pragmatis, menjadikan Indonesia tetap relevan dalam isu global sesuai kepentingan nasional.
Pendorong Konsistensi Kebijakan
Faktor Internal:
- Nilai Konstitusi: UUD 1945 menegaskan penolakan terhadap penjajahan.
- Opini Publik: Dukungan rakyat Indonesia terhadap Palestina terus tinggi.
- Identitas Nasional: Citra Indonesia sebagai negara Muslim toleran mendorong dukungan aktif terhadap Palestina.
Faktor Eksternal:
- Agresi Israel: Setiap eskalasi konflik memicu reaksi diplomatik Indonesia.
- Dominasi AS di PBB: Dukungan kuat AS kepada Israel menjadi tantangan yang harus dihadapi Indonesia di panggung internasional.
Rekomendasi Strategis
Untuk menjaga relevansi dan efektivitas diplomasi Indonesia, penting bagi pemerintah untuk:
- Terus mendorong solusi dua negara yang diakui PBB.
- Memperkuat peran diplomasi di forum multilateral dan OKI.
- Melibatkan publik dalam gerakan solidaritas Palestina melalui edukasi dan kampanye kemanusiaan global.
Dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah representasi dari komitmen terhadap keadilan global. Konsistensi lintas kepemimpinan menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar respons situasional, tetapi hasil dari arah diplomasi yang berakar kuat dalam nilai konstitusi.
Agar strategi ini terus berkelanjutan dan berdampak luas, diperlukan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk lembaga akademik dan publikasi ilmiah. IDSCIPUB, sebagai platform penyebarluasan pengetahuan ilmiah, dapat berperan dalam mendiseminasikan riset-riset terkait kebijakan luar negeri, peran diplomasi, dan hak asasi manusia—sehingga kebijakan publik Indonesia semakin berbasis data dan aspirasi kolektif bangsa.
Source : https://www.ilomata.org/index.php/ijss/article/view/666
