Bukan Sekadar Angka: Pajak Responsif Gender Bisa Bantu Perempuan Indonesia Bangkit
Ketimpangan gender di Indonesia bukan hal baru, tapi tantangan ini terus menjadi batu sandungan bagi pembangunan ekonomi yang inklusif. Salah satu strategi yang terbukti efektif di beberapa negara adalah penerapan kebijakan pajak responsif gender. Jika Indonesia mengadopsi kebijakan serupa, banyak perempuan bisa terbantu untuk mandiri secara ekonomi dan berdaya di ruang publik.
Kenapa Pajak Responsif Gender Penting?
Perempuan Indonesia masih menghadapi kesenjangan upah, beban ganda domestik, dan minimnya akses terhadap sumber daya ekonomi. Di sisi lain, studi global menunjukkan bahwa kesetaraan gender justru mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDB. Maka, kebijakan fiskal yang memperhitungkan kebutuhan perempuan menjadi solusi yang tak bisa diabaikan.
Belajar dari Singapura, AS, dan Nepal
Beberapa negara sudah lebih dulu menerapkan kebijakan pajak berbasis gender:
- Singapura memberi pengurangan pajak untuk pekerja rumah tangga yang membantu perempuan bekerja dan cuti melahirkan berbayar selama 16 minggu.
- Amerika Serikat memiliki kredit pajak untuk perawatan anak dan penghapusan pajak atas produk kesehatan perempuan.
- Nepal menawarkan potongan pajak 10% untuk perempuan bekerja, 35% untuk janda yang mendaftarkan tanah, dan skema pajak keluarga fleksibel.
Apa yang Bisa Diterapkan di Indonesia?
Jika Indonesia menyesuaikan kebijakannya, manfaat yang bisa dirasakan antara lain:
- Pengurangan pajak untuk biaya pengasuhan anak dapat meringankan beban perempuan bekerja.
- Pembebasan PPN atas produk seperti pembalut atau popok akan meningkatkan daya beli perempuan dari kelas menengah bawah.
- Insentif pajak untuk perusahaan yang mempekerjakan perempuan akan menekan bias gender di tempat kerja.
- Pajak lebih ringan untuk bisnis milik perempuan bisa meningkatkan angka kewirausahaan.
Rekomendasi Strategis:
- Evaluasi sistem perpajakan untuk mendukung peran ekonomi perempuan.
- Berikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan kesetaraan gender.
- Perluas akses pelatihan dan pembiayaan bagi pelaku usaha perempuan.
- Hapus beban pajak konsumsi untuk produk penting perempuan.
Pajak responsif gender bukan hanya soal keadilan, tapi juga strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui reformasi pajak yang inklusif, Indonesia dapat memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat, membuka lebih banyak peluang kerja, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil.
Dengan melihat berbagai kebijakan pajak responsif gender dari negara lain, Indonesia memiliki peluang besar untuk melakukan reformasi fiskal yang lebih adil dan inklusif. Peneliti dan pembuat kebijakan perlu menyusun kajian ilmiah yang kuat dan mengumpulkan data yang relevan untuk memastikan efektivitas kebijakan ini.
Jika kamu sedang meneliti isu-isu serupa seputar kebijakan publik, kesetaraan gender, atau reformasi perpajakan, yuk konsultasikan dan publikasikan hasil risetmu bersama IDSCIPUB. Kami siap mendukung mulai dari penyusunan hingga publikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi.
Source : https://www.ilomata.org/index.php/ijtc/article/view/1278
