Transisi Energi Hijau di Sumatera: Peran Strategis Belanja Pemerintah
Belanja pemerintah di sektor energi memainkan peran krusial dalam mendukung transisi energi hijau di Sumatera. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti surya, angin, dan biomassa, yang sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) 7: energi bersih dan terjangkau. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terealisasi karena berbagai hambatan struktural dan kebijakan.
Di tengah tantangan infrastruktur dan keterbatasan pendanaan, peran pemerintah menjadi tumpuan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengeluaran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan kapasitas energi terbarukan per kapita di Sumatera, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan merumuskan rekomendasi kebijakan.
Mengapa Peran Pemerintah Begitu Penting?
Dalam konteks ini, belanja pemerintah menjadi instrumen kunci untuk mendorong transformasi. Pengeluaran publik, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun layanan operasional, memiliki potensi besar untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan. Maka, penting untuk mengukur seberapa besar pengaruh belanja tersebut terhadap capaian SDG 7.
Metodologi yang Digunakan
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder dari laporan pengeluaran pemerintah dan statistik energi di Sumatera. Dengan menerapkan analisis regresi panel—termasuk model Fixed Effects dan Random Effects—penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana pengeluaran modal dan layanan memengaruhi kapasitas energi terbarukan per kapita di berbagai provinsi.
Apa yang Ditemukan?
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
- Belanja layanan (seperti operasional dan pemeliharaan infrastruktur energi) memberikan dampak positif signifikan terhadap peningkatan kapasitas energi terbarukan.
- Sebaliknya, belanja modal (seperti pembangunan pembangkit atau instalasi energi baru) belum memberikan pengaruh nyata. Hambatan teknis dan kebutuhan investasi besar diduga menjadi penyebab utama.
- Beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau mencatat kemajuan pesat berkat investasi energi surya, sementara wilayah lain seperti Aceh dan Bengkulu menunjukkan perkembangan yang stagnan.
Mengapa Belanja Layanan Lebih Efektif?
Layanan operasional memberikan dampak lebih nyata karena pihak pengelola fokus merawat dan mengelola sistem yang sudah ada, bukan membangun infrastruktur dari nol. Mereka dapat memaksimalkan infrastruktur yang tersedia secara efisien, sehingga hasilnya bisa terlihat lebih cepat. Sebaliknya, belanja modal memerlukan waktu lebih lama karena harus melalui proses pembangunan baru dari awal.
Tantangan di Lapangan
Meski demikian, transisi energi hijau di Sumatera tetap menghadapi sejumlah tantangan besar:
- Infrastruktur dasar belum merata di semua provinsi.
- Kebijakan dan peraturan belum cukup mendukung investasi energi bersih.
- Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan mengembangkan proyek energi hijau.
Rekomendasi Strategis
Agar transformasi berjalan optimal, pemerintah perlu mengambil langkah konkret melalui:
- Investasi infrastruktur hijau yang terarah, seperti PLTS skala kecil dan mikrohidro.
- Peningkatan kapasitas teknis lokal, dengan pelatihan komunitas dan tenaga kerja di sektor energi terbarukan.
- Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan swasta dan LSM, untuk memperluas pembiayaan dan inovasi.
- Penyederhanaan regulasi dan insentif fiskal untuk menarik lebih banyak investor ke sektor energi bersih.
Transisi energi hijau di Sumatera adalah bagian dari upaya besar Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Belanja pemerintah yang strategis menjadi fondasi penting dalam perjalanan ini. Meskipun tantangannya nyata, dengan dukungan kebijakan dan komitmen multi-pihak, Sumatera bisa menjadi contoh keberhasilan transisi energi bersih di tingkat nasional.
Bagi Anda yang sedang meneliti atau menulis topik serupa, artikel ini dapat dikembangkan menjadi naskah ilmiah untuk dipublikasikan. IDSCIPUB menyediakan berbagai pilihan jurnal yang relevan dalam bidang kebijakan publik, energi, dan pembangunan berkelanjutan.
Source : https://journal.idscipub.com/moneta/article/view/356
